Ahok Minta Penyelesaian Kilang Minyak di Percepat
Rana Informasi, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah dipilih Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Erik Thohir jadi Komisaris Penting Pertamina.Baca juga : Jokowi Perkuat Industri PertahananApa rintangan yang akan ditemui Ahok waktu jalankan pekerjaannya jadi Komisaris Penting?
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan, tantangan Ahok jadi Komisaris Penting Pertamina ke depan akan berat.
Jadi pengawas Direksi yang jalankan pekerjaan jadi agen pembangunan dengan penyalurkan BBM serta elpiji bantuan. Di lain sisi Pertamina dituntut untuk cari mencari keuntungan.
"Mengingat jabatan itu jadi perpanjangan tangan pemerintah dan jadi pengawas Direksi Pertamina, jadi Ahok harus dapat menerapkan ke-2 ini," kata Mamit waktu terlibat perbincangan dengan Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).
Ia meneruskan, Ahok harus pastikan jika peningkatan kilang yang telah bekerja serta kilang baru dapat berjalan dengan optimal hingga dapat tingkatkan produksi minyak serta gas bumi Pertamina. Ini untuk kurangi import migas serta bisa menahan defisit neraca berjalan serta perdagangan.
"Sesuai dengan instruksi presiden bagaimana supaya defisit neraca perdagangan dapat menyusut sebab bidang migas khususnya Pertamina penyumbang paling besar CAD kita," katanya.
Menurut Mamit, Ahok ditemui rintangan menggerakkan pekerjaan penelusuran migas untuk mengangkat produksi migas. Diluar itu memasitikan program BBM satu harga masih berjalan untuk memberi rasa keadilan buat warga di daerah terluar, paling depan serta terpencil (3T).
Slot Game indonesia"Pengawasan pada kapasitas Direksi ialah mutlak. Transparansi, efisiensi, pemotongan birokrasi serta semangat GCG harus diresmikan. Proses penghargaan and punishment dapat dikerjakan tanpa like and dislike pada karyawan Pertamina," pungkasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mulai bicara masalah penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama jadi komisaris penting PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, wewenang Komut yang terbatas membuat Ahok tidak bebas lakukan perbaikan dengan mendasar.
"Jadi Komut, Ahok tidak mempunyai kuasa untuk eksekusi kebijaksanaan strategis hingga kita tidak memperoleh hasil yang optimal seperti waktu Ahok jadi Gubernur DKI," papar ia dalam info tercatat di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).
Mengenai berkaitan keinginan menteri BUMN supaya Ahok mengundurkan diri dari keanggotaannya dari partai politik, Darmadi memberikan tambahan, selama tidak ada ketentuan yang tegas karena itu hal itu tak perlu diperdebatkan.
"Bukan intisari masalah itu serta tidak ada ketentuan UU yang dengan tegas serta jelas mengendalikan masalah itu. Yang sangat penting kan bagaimana satu orang saat diakui atau diletakkan untuk mengemban amanah ia bisa menjalankannya secara baik," katanya.
"Banyak pula dari golongan profesional tetapi langkah kerjanya kurang baik serta terjebak masalah korupsi. Menurut saya masalahnya bukan ia datang dari partai politik ataulah bukan tetapi kredibilitas serta loyalitas yang kuat dalam memajukan satu perusahaan dalam soal ini BUMN," tegas papar ia.
Slot Game IndonesiaSatu kali lagi, katanya, jabatan Komut yang diserahkan ke Ahok tidak pas dengan ciri-ciri bekas gubernur DKI Jakarta itu.
"Kewenangannya terbatas jika cuma jadi Komut. Walau sebenarnya kita menginginkan Ahok diberi jabatan dengan wewenang yang ideal. Agar ia dapat jam mundur beberapa orang yang coba-coba gerogoti BUMN," tutupnya.
Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Erick Thohir dengan sah menginformasikan, bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa menjadi Komisaris Penting PT Pertamina (persero).
Sumber : Liputan6
EmoticonEmoticon