Komentar Moeldoko Soal Rizieq Shihab
Rana Informasi, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merekomendasikan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh. Ini berkaitan dengan permasalahan pencekalan yang dirasakannya.Baca Juga : Ahok jadi Komut Pertamina Lebih Sedikit Bicara"Saya fikir demikian, semakin bagus buka komunikasi dengan kedutaan," tutur Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Moeldoko pastikan KBRI akan turun tangan jika Rizieq Shihab berkomunikasi secara baik. Ia yakini, KBRI dapat buka jalan pulang buat Rizieq supaya kembali pada Tanah Air.
"Telah jadi tanggung jawab kedutaan terima beberapa masalah yang ditemui oleh masyarakatnya di luar negeri, karenanya sisi dari pekerjaan," sebut Moeldoko.
Bekas Panglima TNI ini malas menyikapi berita ada negosiasi antar-otoritas tinggi Arab Saudi serta Indonesia untuk memulangkan Rizieq Shihab. Ia malah menanyakan permasalahan apa sebetulnya yang berlangsung pada Rizieq.
"Saya tidak paham dengan tehnis mengenai negosiasi. Jika menurut saya sich, apa yang dinegosiasikan? Wong dengan, tidak ada yang memiliki masalah sebetulnya. Pak Rizieq ingin pulang, pulang saja, kan demikian," katanya.
Moeldoko memperjelas, pemerintah Indonesia belum pernah menyulitkan Rizieq untuk kembali pada Tanah Air. Pengakuan ini sekaligus juga menyanggah dakwaan jika pemerintah minta Arab Saudi mencekal Rizieq.
"Jadi jangan meningkatkan suatu hal yang pemerintah tidak lakukan, jika merasakan tercekal ya silahkan saja," kata Moeldoko.
Awalnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Tempat Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Islam, Jakarta, 8 November 2019, bawa pesan dari Arab Saudi, terutamanya dari Pemimpin FPI Rizieq Shihab.
Lewat siaran teleconference, seperti yang diterbitkan lewat video dari FrontTV di situs share video, Rizieq memberi sambutan. Sekaligus juga, ia menceritakan masalah tidak bisanya kembali pada Indonesia.
Judi Slot OnlineIa menunjuk pemerintah RI kirim surat pada pemerintah Arab Saudi untuk mencekalnya.
Saat itu juga, berita ini membuat pemerintah Jokowi ribut, yang tidak cuma dipacu oleh berita itu, dan juga timbulnya surat pencekalan.
"Kami belum mengetahui adakah surat itu. Kan suratnya samar-sama tidak jelas hingga fundamen kami untuk lakukan klarifikasi, untuk lacak kebenaran tidaknya surat itu," kata Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa 12 November 2019.
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi menjelaskan, permasalahan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, tengah dinegosiasikan di antara ke-2 negara. Mengenai otoritas atau petinggi tinggi yang mengulasnya.
Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan, nego itu tidak dikerjakan olehnya.
"Negoisasinya tidak dengan saya.Barusan saya cuma bicara yang tidak kasuistis, tetapi bicara tentang kerja sama periode panjang untuk menantang terorisme. Membuat Islam wasatiah, Islam yang damai serta terbuka pada semua ketidaksamaan, berlaku adil pada orang lain, serta harus diberlajukan adil ," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Ia menjelaskan, pemerintah itu banyak. Sebab petinggi tinggi ialah 34 serta tertinggi ada 2.
"Mungkin, kan pemerintah banyak. Kan ada 34 yang tertinggi ada dua," tutur Mahfud.
Awalnya, Menko Polhukam Mahfud Md minta dengan tegas, bila Rizieq Shihab mempunyai surat bukti cekal pemerintah RI, disuruh diberi langsung padanya.
"Jika ia itu punyai bukti surat cekal oleh pemerintah RI, antar ke saya, entahlah aslinya atau kopinya," papar Mahfud.
Sumber : Liputan6
EmoticonEmoticon