Tidak Ada Perang di Natuna, Mahfud MD

Tidak Ada Perang di Natuna, Mahfud MD

Rana Informasi, Jakarta - Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjelaskan, pemerintah akan tingkatkan patroli di perairan laut Natuna. Walau demikian, Mahfud memperjelas jika penambahan patroli ini bukanlah untuk berperang.

Baca Juga : Helikopter Presiden Gagal Mendarat di Bogor

"Iya dong. Kita ingin menormalkan patroli, hingga lebih seimbang. Kita satu kali lagi tidak ingin perang sebab tidak ada perselisihan disana, jadi untuk apa perang? Kita tingkatkan proporsionalitas patroli saja," jelas Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1/2020).

Mahfud menerangkan, pemerintah tidak akan jalankan diplomasi berkaitan Natuna."Diplomasi lain jalan, tapi diplomasi untuk tidak Natuna. Itu telah usai," katanya.

Menurutnya, Indonesia akan jaga kedaulatan negara. Berkaitan aksi tegas pada nelayan-nelayan asing, Mahfud menyerahkannya pada Panglima TNI serta Bakamla.

Deposit Pulsa Tanpa Potongan

"Ya kelak lah prinsipnya kita menjaga kedaulatan. Masalah taktis itu agar dikerjain oleh lapangan, seperti Panglima, Angkatan Laut, Bakamla. Tetapi yang pasti payungnya kita jaga kedaulatan, serta itu telah hak resmi kita tidak ada nego," katanya.

Walau ada permasalahan ini, Mahfud pastikan jika jalinan Indonesia-China masih berjalan secara baik. China didapati jadi satu diantara negara paling besar yang berinvestasi langsung ke Indonesia

"Lainnya jalan terus. Kan jalinan kita dengan China baik," kata Mahfud.

Belakangan ini, kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memperjelas menampik klaim China atau Tiongkok pada daerah Natuna.

"Indonesia tidak akan mengaku nine dash line, klaim sepihak yang dikerjakan oleh Tiongkok yang tidak punya fakta hukum yang disadari oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982," kata Retno Marsudi selesai rapat pengaturan terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Ia menjelaskan, dalam rapat itu, diyakinkan jika kapal-kapal China sudah lakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah ZEE Indonesia. Menurut Retno. ZEE Indonesia sudah diputuskan oleh hukum internasional, yakni lewat UNCLOS 1982.

Retno menjelaskan pemerintah disetujui terdapatnya penambahan patroli di daerah Natuna.

Poker Online

"Dari rapat barusan disetujui beberapa intensifikasi patroli di daerah itu dan kegiatan-kegiatan perikanan yang disebut hak buat Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," ujarnya.

Sumber : Liputan6