BUMN Akan di Pangkas Jadi 100 Perusahaan

BUMN Akan di Pangkas Jadi 100 Perusahaan

Rana Informasi, Jakarta - Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Erick Thohir tengah membahas gagasan pengurangan jumlahnya perusahaan punya negara. Sekarang keseluruhan perusahaan pelat merah tertera seputar 142 perusahaan, serta akan dikurangi jadi 100 perusahaan.

Baca Juga : Luhut Usulkan Buat Senjata Nuklir tapi di Ditolak Jokowi

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, faksinya sedang cari pola pas untuk merampingkan jumlahnya BUMN yang ada. Nanti beberapa BUMN yang tidak mempunyai peranan sosial tinggi akan dipadukan atau dibubarkan.

"Jadi kita kerjakan portofolio ulasan. Kelak kita lihat bagaimana kita turunkan jumlahnya BUMN sebab memang Pak Erick telah berikan jika kita ingin BUMN lebih ramping tetapi lebih efisien," kata Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

"Nah jadi kelak kita lihat portofolionya mana yang dapat create value, mana yang PSO. Nah yang tidak meng-create value serta tidak ada peranan sosial yang besar kita ingin satukan atau kita ingin likuidasi," sambung ia.

Untuk lakukan perampingan itu faksinya masih menanti peralihan wewenang merger atau likuidasi perusahaan BUMN. Karena, wewenang sekarang masih ada di Kementerian Keuangan.

"Ini kita masih nantikan wewenang sebab kewenangannya saat ini masih di Kementerian Keuangan," jelas ia.

Sebelumya, pemerintah disuruh menyederhakan jumlahnya BUMN di Indonesia, yang sekarang sampai 118 perusahaan. Pengawasan BUMN sekarang ada dibawah Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan.

Walau butuh dikurangi, peranan BUMN dalam beberapa waktu terakhir dipandang alami penambahan kapasitas yang signifkan bersamaan dengan usaha pemerintah dalam pemercepatan pembangunan infrastruktur.

SLOT GAME INDONESIA

"Jumlahnya yang banyak itu 25 BUMN saja itu telah menggambarkan 90 % kegiatan BUMN, jadi ini kan tidak efisien, karena itu dari kita harus dikurangi," kata Managing Director Instansi Management FEB Kampus Indonesia (LM FEB UI) Toto Pranoto di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Ia memberikan contoh, pada sebuah dekade paling akhir peranan perusahaan punya negara (State Owned Enterprises-SOEs) terus melesat menempati urutan paling atas di papan perusahaan terkenal dunia atau Global 500 Companies.

Penambahan andil itu, khususnya didorong tumbuh pesatnya SOEs dari Tiongkok. Tiga SOEs dari Tiongkok mencakup Sinopec, CNP serta State Grid sudah berkelanjutan masuk di 10 besar semenjak 2010.

Ke-3 perusahaan itu dapat membuahkan andil penghasilan (revenue) sampai 15 % dari keseluruhan penghasilan perusahaan paling besar dunia. Angka itu adalah catatan pada 2014, yang disebut perkembangan penghasilan paling tinggi selama 10 tahun paling akhir.

Penghasilan jadi tolak ukur penting dari bentuk pengendalian satu SOEs atau Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) di Indonesia. Tiongkok membuat pengendalian SOEs dengan terpusat, yang bermakna dalam tiap sektoral usaha cuma ada satu perusahaan punya negara jadi leading sector, sebagai referensi buat sektor-sektor ikutannya ikut bertumbuh.

"Selain itu, pada sebuah sektoral usaha di Indonesia ada banyak entitas BUMN yang cari keberuntungan. Bukannya jadi leading sector buat swasta ikut bertumbuh, keduanya BUMN sama-sama bersaing," tutur Toto.

Karena itu, ia menghargai Kementerian BUMN yang coba mewujudkan holding BUMN. Untuk penambahan daya saing, serta ikuti BUMN dari China serta beberapa negara di Asean.

Sumber : Liputan6