Presiden Kunjungan Ke Natuna

Presiden Kunjungan Ke Natuna

Rana Informasi, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Natuna, untuk memperjelas jika kedaulatan Indonesia tidak bisa terganggu. Menurutnya, Jokowi memberikan perhatian serius pada permasalahan yang berlangsung di perairan laut Natuna.

Baca Juga : Klaim Sepihak China Soal Perairan Natuna

"Ini memberi signal jika pemerintah Indonesia, khususnya bapak presiden dalam masalah Natuna ini betul-betul memberi atensi serius," tutur Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Jokowi, katanya, sudah memperjelas jika kedaulatan Indonesia tidak bisa terganggu tuntut. Pramono yakini sikap yang diambil Jokowi akan di dukung semua warga Indonesia karena terkait dengan kedaulatan negara.

"Iya apa yang diperlihatkan presiden ini kan jadi lambang negara, jika negara benar-benar ada serta negara dalam soal ini pemimpin paling tinggi kita, khususnya dalam soal ini pemimpin paling tinggi di bagian pertahanan Negara itu ada," katanya.

Diluar itu, ia mengatakan jika pemerintah sudah tingkatkan kemampuan di pangkalam militer di Natuna, Kepulauan Riau. Serta, menambahkan pesawat tempur di Natuna juga juga dikerjakan.

"Saat ini telah dinaikkan, semenjak periode waktu lalu telah dinaikkan. Serta beberapa menambahkan pesawat tempur telah diinikan di Natuna," jelas Pramono.

Deposit Via OVO

Belakangan ini, kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memperjelas menampik klaim China atau Tiongkok pada daerah Natuna.

"Indonesia tidak akan mengaku nine dash line, klaim sepihak yang dikerjakan oleh Tiongkok yang tidak punya fakta hukum yang disadari oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982," papar Retno Marsudi selesai rapat pengaturan terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Ia menjelaskan, dalam rapat itu, diyakinkan jika kapal-kapal China sudah lakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah ZEE Indonesia. Retno menjelaskan pemerintah menyetujui terdapatnya penambahan patroli di daerah Natuna.

"Dari rapat barusan disetujui beberapa intensifikasi patroli di daerah itu dan kegiatan-kegiatan perikanan yang disebut hak buat Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," ujarnya.

Sumber : Liputan6