Ini Fakta-fakta Caleg Germo Penjual ABG

Polres Cilegon membongkar praktik prostitusi berkedok salon. Hasil penggerebekan itu, polisi menangkap NH, yang merupakan bos salon dan sedang maju caleg dari Partai Perindo.

Salon tersebut berada di Jalan Raya Cilegon-Anyer, Ramanuju, Kota Cilegon. Polisi juga menetapkan RW, yang merupakan pelanggan NH, sebagai tersangka.

Berikut fakta-fakta NH caleg germo yang dirangkum detikcom, Kamis (14/3/2019).

1. Pekerjakan 4 ABG sebagai PSK dengan tarif Rp 400 Ribu

NH mempekerjakan empat wanita sebagai penjaja seks. Salah satu ABG ada yang direkrut dari Lampung. NH sendirilah yang memberikan bimbingan teknis dalam melayani pria hidung belang.

NH menjual ABG dengan tarif Rp 400 ribu sekali kencan. "Berdasarkan pengakuan ABG, ia mendapatkan bayaran Rp 400 ribu untuk melayani seks dan menyerahkan uang setelah melayani seks kepada pengelola salon NH sebesar Rp 150 ribu," kata Kasatreskrim Polres Cilegon AKP Dadi Perdana Putra kepada wartawan, Rabu (14/3/2019).

2. Pelanggan turut dijadikan tersangka

Selain menetapkan caleg germo dari Perindo sebagai tersangka kasus perdagangan orang, polisi menetapkan pelanggannya, RW (45), sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran menggauli anak di bawah umur.

Karena RW kedapatan berhubungan intim dengan anak di bawah umur, polisi menetapkan dia sebagai tersangka. Alasannya, pelanggan itu telah melanggar UU Perlindungan Anak.

"Anak di bawah umur itu kan dilindungi UU, kita periksa dan selidiki, ditetapkanlah jadi tersangka," ujar AKP Dadi.

3. Caleg germo dikenai Pasal Perdagangan Orang

NH, yang diduga menjadi muncikari, dijerat pasal UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). NH saat ini ditahan di Lapas Cilegon. Dia juga disangkakan Pasal 83 UU Perlindungan Anak dan Pasal 30 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

4. Perindo pecat caleg germo karena bikin malu

Perindo resmi memecat NH dari partainya. NH dianggap Perindo bikin rusuh dan mempermalukan nama Perindo.

"Dengan ditetapkannya caleg tersebut sebagai tersangka, DPP telah memecat dengan tidak hormat kepada caleg tersebut," ungkap Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Sumber : detik.com

Prabowo Ungkap Balada 'Si Badu'

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto bercerita soal kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Prabowo mengungkapkan melalui ilustrasi.

Dalam ilustrasinya, capres nomor urut 02 itu bercerita, ada seorang pengusaha yang diberinya nama 'si Badu'. Pengusaha ini, kata Prabowo, hendak membuka usaha pengelolaan kelapa sawit.

"Dia minta izin bupati, dari situ dia minta izin lagi ke gubernur. Dari gubernur minta izin ke pemerintah pusat ke Kementerian Pertanian. Minta izin lagi ke Kementerian Kehutanan," ujar Prabowo saat berpidato di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Jalan Terusan Halimun, Kota Bandung, Jumat (8/3/2019).

Prabowo melanjutkan balada Badu. "Sudah dapat izin-izin dia datang lagi ke Badan Pertanahan Indonesia minta HGU (Hak Guna Usaha). Kemudian keluarlah HGU ini, sertifikat HGU dari pemerintah Republik Indonesia juga kan? Karena BPN Republik Indonesia," ucapnya.

Lalu Badu meminjam dana ke bank pemerintah. Sertifikat HGU dipinjamkan sebagai jaminan. Si Badu, sebut Prabowo, meminta kredit dari bank pemerintah.

"Kredit turun. Ada indeks satu hektare sekian ribu USD. Si Badu ini pintar, satu hektare cukup USD 3.000, dia ajukan USD 5.000, itu namanya markup," tutur Prabowo.

Kredit itu turun. Namun ternyata si Badu belum menanam pohon kelapa sawit. "Jadi belum ada pohon dia sudah untung. Untungnya dari jaminan dari pemerintah RI, kemudian jaminan ditaruh di bank pemerintah. Kredit turun dia untung, belum ada satu pohon," ujar Prabowo.

Si Badu, dia menjelaskan, menyambangi ke lahan yang akan dijadikan kebun kelapa sawit. Akan tetapi, saat datang ternyata lahan tersebut masih berupa hutan dengan banyak pohon-pohon.

Badu lantas mengajukan izin lagi ke pemerintah. Si Badu, menurut Prabowo, meminta izin untuk memangkas pohon-pohon tersebut. Setelah memangkas, kayu-kayu itu pun dijual.

"Satu kubik kayu yang bagus Rp 2 juta. Paling jelek Rp 1 juta sajalah. Satu hektare berapa kubik? Dia belum tanam satu pohon kelapa sawit, dia untung lagi. Bayangkan kalau HGU-nya 100 ribu hektare," tutur Prabowo.

Badu pun kembali mendapat keuntungan setelah kebun sawitnya mulai berjalan. Badu membuat pabrik pengolahan minyak kelapa yang nantinya dijual ke luar negeri.

"Dia bangun pabrik, bikin minyak kelapa sawit. Dikirim pakai mobil tangki yang bahan bakarnya solar. Solar itu disubsidi pakai APBN. Diantarkan menggunakan jalan kabupaten, melalui jembatan kabupaten, melalui jalan provinsi, didanai APBD, uang dari rakyat. Lalu melintasi jalan nasional yang dibiayai APBN," tuturnya.

"Sampai ke pelabuhan yang dibangun pemerintah. Pembayaran (jual beli minyak) ditaruh di luar negeri," ucap Prabowo menambahkan.

Prabowo kembali berucap, "bayangkan tanah, air, izin, jaminan dan jalan itu milik negara. Solar disubsidi APBN, pelabuhan dibangun negara, dia (Badu) kirim kelapa sawit, uangnya disimpan di luar negeri."

Prabowo mengatakan mengalirnya kekayaan negara ke luar tersebut merupakan tantangan terbesar bangsa Indonesia. "Ini kunci selama tidak diperbaiki, tidak mungkin sejahtera. Kita akan jadi sapi perahan, dipelihara, diambil kekayaan kita," ucap Prabowo.  

FBR Yang Dulu di Pangkuan Prabowo, Kini Dukung Jokowi

Forum Betawi Rempug (FBR) menyatakan akan mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sikap politik ini berbeda dibanding pada Pilpres 2014.

Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf ini disampaikan langsung Ketua Umum FBR Lutfi Hakim kepada Ma'ruf. Lutfi menilai pasangan nomor urut 01 ini peduli terhadap warga Betawi.

"Kami sangat berterima kasih bisa menerima kehadiran kami di sini sehubungan akan dilaksanakannya deklarasi dukungan FBR untuk paslon nomor urut 01. Jadi kedatangan kami kemari setidaknya ketemu orang tua untuk minta restu dan doa, mudah-mudahan acara hari Minggu nanti bisa berjalan baik, sukses, lancar, tanpa halangan," kata Lutfi di kediaman Ma'ruf, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2018).

FBR pun akan menggelar deklarasi di Lapangan Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat, pada Minggu (10/3). Lutfi mengklaim acara ini akan dihadiri 20-30 ribu anggota FBR.

FBR memandang Jokowi-Ma'ruf sederhana, logis, dan objektif. Dia menyebut Jokowi konsisten peduli terhadap warga Betawi sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI.

"Sebulan setelah beliau menjabat Gubernur DKI, pakaian adat Betawi itu menjadi pakaian wajib bagi karyawan pemda DKI. Kemudian beliau juga berjanji untuk membangun masjid di Jakarta Barat dengan ornamen Betawi dan itu sudah terwujud. Lalu beliau berjanji juga untuk merapikan Setu Babakan yang lama mangkrak pembangunannya, dan itu pun sudah beres," ucapnya.

"Lalu pada saat jadi presiden, kami pikir beliau lupa dengan Betawi, ternyata tidak. Pada Hari Kesaktian Pancasila, beliau hadir dengan baju ujung serong, baju khas Betawi. Saat KAA 2017, beliau juga menerima tamu-tamu dengan baju adat Betawi. Saat menerima raja dan ratu Swedia, beliau juga pakai baju adat Betawi di Bogor," sambung Lutfi.

Lutfi juga mengenang Jokowi jadi satu-satunya presiden yang menyempatkan diri hadir dalam acara Lebaran Betawi yang diadakan di Setu Babakan. Ada alasan-alasan lain yang membuat FBR bersimpati terhadap Jokowi.

"Tidak hanya itu, pada saat pembuatan uang baru, kami masyarakat Betawi mengajukan usul setidaknya ada representasi Betawi dalam uang kertas kita. Kami minta satu, tapi ternyata dikasih dua. Di uang Rp 100 ribu ada tari topeng Betawi dan di uang Rp 2.000 ada tokoh Betawi, M Thamrin," jelasnya.

"Jadi buat kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Dan kami berharap keduanya bisa melanjutkan pemerintahan ini kembali. Aspirasi masyarakat Betawi lebih banyak yang diakomodasi. Satu hal lagi kepedulian mereka terhadap Betawi yang terus mendorong adanya perda pelestarian dan kebudayaan Betawi. Meskipun saat disahkan Jokowi sudah menjadi presiden, setidaknya itu adanya di zaman beliau. Itu kenapa kami masyarakat Betawi, FBR, bersepakat untuk mendukung paslon 01," sambung Lutfi.

Ma'ruf Amin sendiri bersyukur atas dukungan FBR. Dia berharap dukungan ini berimbas positif pada elektabilitas ke depan.

Ma'ruf menyatakan Jokowi dan dirinya konsisten mendukung pelestarian budaya Betawi. Dia menyatakan Jokowi akan menyempatkan diri hadir dalam deklarasi tersebut.

"Saya itu juga sejak tahun '60-an sudah ada di DKI, di Betawi, saya juga pernah jadi anggota DPRD DKI dua periode. Jadi saya sudah lama di DKI. Jadi, meskipun lahir di Banten, saya lama di DKI. Air yang saya minum itu air Betawi. Karena itu, saya juga merasa bagian dari Betawi. Karena itu, saya sangat gembira ada acara deklarasi yang insyaallah akan dihadiri oleh Pak Jokowi. Kebetulan saya tidak bisa hadir karena tanggal 10 itu saya ada di Sumatera Utara," ujar Ma'ruf.

Sikap politik FBR ini berbeda dengan pada gelaran pilpres lima tahun lalu. Berdasarkan data detikcom, FBR mendukung Prabowo, yang berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

FBR bersama komunitas lain sempat menggelar apel damai di gedung Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur. Acara ini diklaim untuk menjaga keamanan saat pengumuman resmi oleh KPU pada Selasa (22/7/2014).

Pantauan detikcom, Kamis, (17/7/2014), acara ini dihadiri ratusan anggota relawan pendukung Prabowo-Hatta, antara lain Laskar Prabowo, Relawan Jaring Muda Nusantara, Sahabat Akbar Tanjung, Laskar Merah Putih Srikandi Asril Center, FBR, dan mantan Baret Merah Kopasus.

Cuaca hujan tidak menyurutkan para relawan ini tetap menggelar aksi siaga damai. Adapun yang bertindak sebagai pembina upacara adalah anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah. Acara ini bertujuan untuk konsolidasi damai pascapengumuman pemenang pilpres oleh KPU.    

Sumber : detik.com

HMI Bakal Cegat di Bandara Palembang Karena Masalah Ini

Palembang - Sejumlah elemen mahasiswa seSumatera Selatan memastikan diri akan menghadang kedatangan Jokowi, Presiden dan sekaligus calon presiden nomor urut 01 di Palembang, Sabtu, 9 Maret 2019. Sebelum masuk kota, rombongan Jokowi akan dicegat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

"Rencana demo tetap ada dengan berbagai pertimbangan," kata , ketua Badko HMI Sumatera Bagian Selatan Bambang Irawan, Rabu, 6 Maret 2019.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan menyapa ratusan ribu massa anak muda di kota Palembang dalam ajang "South Sumatra Millennial Road Safety Festival". Sedangkan sebagai calon presiden Jokowi direncanakan menghadiri acara deklarasi alumni Sriwijaya bersatu for Jokow1 di gedung PSCC. HMI mempertanyakan kapasitas Jokowi pada acara South Sumatra Millennial Road Safety Festival.

Menurut dia, jika Jokowi hadir sebagai presiden, seharusnya pamflet sebaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel mencatumkan gambar Jokowi.  HMI menganggap kehadiran Jokowi dianggap kurang tepat karena kembali bertarung dalam Pilpres. Dikhawatirkan Polri menjadi alat politik salah satu peserta pilpres yang dianggap membahayakan demokrasi. "Kami tidak ingin polisi terlibat agenda politik praktis."

Komisaris Besar Dwie Asmoro, Direktur Lalulintas Polda Sumsel mengatakan "South Sumatra Millennial Road Safety Festival" merupakan salah satu gerakan sosial kepolisian untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Angka kecelakaan merupakan penyebab kematian yang cukup tinggi dengan korban sebagian besar anak muda.

Festival akan menghadirkan beragam acara di antaranya senam kolosal, color party, milenial community festival, festival perahu hias, vlog festibal, festival mpek-mpek, instagram foto contest. "Direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi."

Sumber : Tempo.co

Disebut Siapkan Skenario Kalah, BPN Katakan Ini

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut ada upaya desain skenario kekalahan dari kubu lawan. Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Saleh Partaonan Daulay, membantah hal tersebut.

"BPN tidak pernah membuat sebuah desain kekalahan dalam pilpres. Jangankan membuat desain, penggunaan istilah itu sendiri pun tidak pernah muncul di internal BPN. Dengan begitu, jelas ini muncul dari pihak sebelah dengan maksud untuk mendiskreditkan dan menurunkan integritas moral seluruh tim BPN," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (5/3/2019).

Saleh mengatakan pihaknya tidak membuat skenario apapun. Dia mengatakan BPN tetap yakin pasangan nomor urut 02 itu akan memenangi Pilpres 2019.

Dia mengatakan BPN tak sempat membuat desain kekalahan. Sebab, lanjutnya, BPN terlalu sibuk untuk merebut dan meyakinkan masyarakat untuk memilih Prabowo-Sandiaga. Saleh kemudian menyebut skenario tersebut mengada-ada.

"Selain itu, BPN tidak mungkin mendesain kekalahan. Sebab, sampai hari ini, BPN meyakini bahwa Prabowo-Sandi akan menang. Tentu kami tidak sempat membuat desain kekalahan. Kami terlalu sibuk untuk merebut dan meyakinkan masyarakat agar kemenangan tersebut semakin jelas dan nyata," kata Saleh.

"Tuduhan bahwa ada desain kekalahan dengan mempersoalkan kecurangan-kecurangan yang ada, hal itu dinilai terlalu mengada-ada. Pasalnya, BPN bukanlah pihak petahana yang berkuasa. Tidak mungkin BPN, misalnya, menggunakan program-program pemerintah untuk mendekati masyarakat. Selain itu, BPN pun, tidak mungkin menggunakan jaringan ASN untuk mensosialisasikan program-program Prabowo-Sandi. Hal-hal seperti itu saja tidak bisa dilakukan BPN, konon lagi melakukan kecurangan. Melakukan kecurangan dari mana?" sambung politikus PAN tersebut.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf menyebut ada upaya desain skenario kekalahan di Pilpres 2019. TKN mengungkit sejumlah tudingan terkait dugaan kecurangan pemilu.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan syarat demokrasi ialah penyelenggara pemilu yang menunjukkan profesionalitas dan netralitas. Menurut pantauan TKN, penyelenggara pemilu saat ini menunjukkan profesionalisme dan tidak bisa memihak kepada salah satu paslon. Dia lantas menyoroti narasi-narasi yang menurutnya mengarah kepada pembentukan alibi jika kalah.

"Kan ada Bawaslu, ada DKPP, secara politik diawasi oleh DPR, oleh Komisi II, gitu. Jadi kami menduga ada upaya yang sistematis untuk melakukan terhadap pemilu sekarang ini dengan cara menyampaikan narasi-narasi yang menurut kami memang sangat tendensi mengarah kepada alibi kekalahan," ucap Ace di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Sumber : detik.com

Gudang Bocor Di Grobogan, Kotak Suara Pemilu Rusak Kena Air Hujan

Hujan lebat mengakibatkan ruang tenis indoor GOR Purwodadi yang dijadikan gudang logistik pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan di Jalan Diponegoro tergenang air, Sabtu (2/3).

Belum diketahui jumlah kerusakan logistik Pemilu 2019 tersebut. Namun akibat kejadian itu, beberapa kotak suara berbahan kardus tergenang banjir.

"Memang sore hari sampai Magrib tadi hujannya deras. Airnya merembes sampai menggenangi gudang penyimpanan logistik Pemilu," kata ketua KPU Grobogan Agung Sutopo saat dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (2/3).

Dia menerangkan air hujan yang masuk melalui celah-celah gudang itu membasahi sejumlah kotak suara yang ada di gudang. Untuk mengantisipasi kerusakan kotak suara, KPU Grobogan nantinya menjemur kotak suara yang basah.

"Untuk kerusakan hanya basah sedikit, bisa dijemur. Kita lagi hitung berapa jumlahnya nanti didata," ujarnya.

KPU Grobogan mengaku belum bisa memastikan jumlah kotak suara yang rusak akibat tergenang air hujan. "Kita belum sampai ke sana, upaya kita pertama menyelamatkan kotak suara, dan menyedot air yang menggenang gudang logistik dengan mesin pompa," ungkapnya.

Pihaknya sepakat untuk memindahkan logistik Pemilu 2019 ke tempat yang aman. "Kita pilih yang masih bagus kita pindahkan ke yang aman dari genangan air. Sedangkan yang basah kita upayakan untuk dijemur," tutup Agung Sutopo.

Sumber : Merdeka.com

WNA Yang Masuk DPT Dipastikan Akan Di Hapus KPU. Cek Disini

Jakarta - Bawaslu menemukan dua warga negara asing (WNA) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU mengatakan akan menghapus WNA yang tercatat dalam DPT.

"Kalau ada ditemukan, langsung dihapus," ujar komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, salah satu alasan WNA masuk DPT karena adanya persamaan warna e-KTP. Dia mengatakan sebelumnya pihaknya belum menerima informasi terkait e-KTP WNA.

"Kalau ada yang masuk DPT, bisa jadi karena warna KTP elektronik sama untuk WNI dan WNA dan selama ini KPU belum pernah mendapat informasi KTP elektronik untuk WNA seperti itu," kata Viryan.

Viryan mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu Dukcapil menyerahkan 1.600 data e-KTP WNA. Viryan memastikan WNA tidak memiliki hak pilih dalam pemilu dan menjamin akan melakukan pengecekan data WNA dengan DPT dalam waktu satu hari.

"Kita menunggu data WNA dari Dukcapil untuk segera kita eksekusi. KPU sudah mengirim surat ke Dukcapil diterima pihak Dukcapil tanggal 28 Februari, berisi permintaan data WNA yang sudah dikeluarkan KTP elektronik oleh pihak Dukcapil," kata Viryan.

"Kita akan melakukan cek menyeluruh, terhadap WNA yang sudah memiliki KTP elekitronik dan memastikan tidak ada yang masuk dalam DPT Pemilu 2019. KPU berharap data tersebut dapat cepat diterima dan proses cek akan selesai dalam waktu tidak sampai satu hari saja, mengingat jumlahnya berdasarkan pemberitaan di media hanya 1.600-an. Saya jamin selesai dalam waktu satu hari, KPU akan segera mempublikasikan," sambungnya.

Viryan menyarankan Dukcapil menarik sementara e-KTP WNA hingga pemilu usai. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan untuk memastikan WNA tidak ikut mencoblos.

"Salah satu cara yang bisa dilakukan Dukcapil guna memastikan WNA yang punya KTP elektronik tidak memilih, bisa dengan menarik sementara KTP elektronik WNA sampai pemilu selesai. Bagus juga bila KTP elektronik untuk WNA dengan warna yang berbeda," tuturnya.

Sebelumnya, Bawaslu Pangandaran menemukan Dua WNA yang masuk dalam DPT, yaitu KMH, WN Jerman dan CES, WN Swiss. CES dan KMH memang diketahui telah lama bermukim di Pangandaran dan memiliki e-KTP berstatus WNA.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Pangandaran Uri Juwaeni menyampaikan, kasus sejenis tidak menutup kemungkinan bertambah sejalan proses faktualisasi yang dilakulan Bawaslu.

Sumber : detik.com

Simak Juga 'Heboh e-KTP WNA, DPR Sarankan Data Ekspatriat Diverifikasi':