Warga DKI Tolak Monas di Rubah
Rana Informasi, Jakarta - Revitalisasi bagian selatan lokasi Monas, Jakarta Pusat, memetik pro-kontra. Ini berawal saat Konsolidasi Pejalan Kaki mengomentari project itu melalui account Twitter @trotoarian pada Kamis, 16 Januari 2020.
Baca Juga : Kivlan Pakai Seragam Purnawirawan Saat Membacakan Eksepsi
Saat itu, Konsolidasi Pejalan Kaki mengupload photo bagian selatan lokasi Monas yang telah gundul. Awalnya, lokasi itu dipenuhi pohon-pohon.
"Saat kota2 besar di penjuru dunia berlomba-lomba menanam pohon sebanyaknya, Di Jakarta, Monas yg jadi salah satunya benteng paling akhir penghijauan kota, pohonnya mulai ditebangi utk project MRT Babak 2 serta Revitalisasi Monas," catat account Twitter @trotoarian.
Kepala Unit Pengelola Lokasi (UPK) Monas, Muhammad Isa Sanuri, mengatakan revitalisasi di lokasi Monas adalah sisi dari Gagasan Induk Pengaturan Gagasan Tapak Lokasi Medan Merdeka.
Isa tidak mengingkari terdapatnya penebangan pohon untuk project revitalisasi Monas. Tetapi dia jamin, akan kembali tempatkan pohon yang ditebang pada ruang revitalisasi Monas, persisnya disamping selatan.
"Dikembalikan kelak manfaatnya. Itu kan bahan revitalisasi, sebab itu sisi hasil dari sayembara, itu dibikin plaza, selanjutnya kelak akan ditanam kembali di lokasi yang ada saat ini," kata Isa pada merdeka.com, Jumat, 17 Januari 2020.
Menurut Isa, faksinya akan meningkatkan lokasi hijau di Monas. Menambahkan lokasi hijau nanti ada di tempat parkir. Dengan demikian lokasi Monas nanti tidak mempunyai tempat parkir.
"Dan kelak gagasan ke depan yang kelak (ruang) parkir itu kan kelak untuk jalan hijau ," sebut Isa.
Casino Online Indonesia
Disamping itu, Isa memberikan tambahan, faksinya buka sayembara untuk design dari bagian selatan lokasi Monas. Project revitalisasi di lokasi Monas ini direncanakan selesai pada 2021.
"Sekarang realisasinya sedang ditangani oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruangan, serta Pertanahan Propinsi DKI Jakarta semenjak 2019, dengan sasaran pembuatan sepanjang tiga tahun," kata Isa dalam info tercatat, Senin, 20 Januari 2020.
Ia menerangkan, revitalisasi itu untuk membuat Lapangan Plaza di tiap bagian Monas sampai terdapatnya kolam. Disamping itu, penghijauan di ruang parkir Monas akan terus dikerjakan.
Untuk sekarang, Isa mengatakan revitalisasi baru dikerjakan di ruang Plaza Selatan. Pohon yang berada di ruang Plaza Selatan dipindahkan ke beberapa titik di lokasi Monas.
"Ke ruang barat, timur, dan ruang parkir kendaraan yang sejauh ini ada di lokasi Medan Merdeka, atau diketahui dengan bekas parkir IRTI," katanya.
Sesaat Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruangan serta Pertanahan DKI, Heru Hermawanto mengatakan, revitalisasi lokasi Monas tidak terkait dengan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Ia menyebutkan, revitalisasi itu diperkirakan sebelum perancangan balap mobil itu.
"Tidak ada hubungan, karenanya semua direncanakan sebelum Formula E, kebetulan Formula E ada," kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
Ia menerangkan, berdasar kesepakatan atau kontrak kerja bersama dengan revitalisasi lokasi Monas sisi selatan sasaran penyelesaiannya pada Desember 2019. Karena, awal kontrak di tandatangani 12 November 2019.
Disamping itu, Heru menyebutkan revitalisasi ditangani dengan budget tahun tunggal atau single year pada tahun 2019.
"Desember tidak selesai bermakna ada waktu perpanjangan 50 hari. Bermakna kelak prediksi diakhir Februari," katanya.
Pemprov DKI Jakarta jamin jika kontraktor PT Bahana Sempurna Nusantara yang mengerjakan project revitalisasi lokasi Monas bukan abal-abal.
"Yang perlu lihat kerjaannya berjalan tidak. Jika kontraktor abal-abal, itu jika saya ditest saja, disaksikan kerjaannya benar atau mungkin tidak," kata Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruangan serta Pertanahan DKI, Heru Hermawanto, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.
Dia menyebutkan, kontraktor revitalisasi Monas sisi selatan pernah kerjakan pembangunan Masjid Agung Sumatera Barat (Sumbar). Pembangunan masjid itu, kata Heru, adalah project punya Kementerian Pekerjaan Biasa serta Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kontraktornya pernah membuat di Masjid Agung Sumbar. Lihat sebesar itu serta kerjaannya saya anggap bagus," sebut Heru.
Terakhir, PT Bahana Sempurna Nusantara atau perusahaan kontraktor revitalisasi lokasi Monas bagian selatan terkena sangsi.
Deposit Pulsa Tanpa Potongan
Sangsi itu karena penyelesaian revitalisasi lokasi Monas yang tidak pas waktu. Berdasar kontrak kerja revitalisasi itu usai pada Desember 2019.
"Tentu dikenai denda, telah. Sehari permil (dari nilai kontrak)," kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).
Denda itu ditata dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Penyediaan Barang/Layanan Pemerintah.
Walau demikian, Heru tidak merincikan besaran denda yang yang diterima oleh faksi kontraktor. Penyelesaian yang molor, katanya, PT Bahana Sempurna Nusantara memperoleh waktu perpanjangan sepanjang 50 hari untuk mengakhiri project di Monas itu.
"Bermakna kelak prediksi (usai) diakhir Februari (2020)," katanya.
Nyatanya project revitalisasi lokasi Monas, Jakarta, belum kantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Lokasi Medan Merdeka.
Ini diutarakan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Penting. Berdasar Ketetapan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, pembangunan Lokasi Medan Merdeka harus mendapatkan izin dari Komisi Pengarah serta Tubuh Pelaksana. Komisi Pengarah di pimpin langsung Menteri Negara Sekretaris Pratikno, sesaat Tubuh Pelaksana di pimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Saya berikan jika pembangunan itu, revitalisasi (lokasi Monas) itu belumlah ada izin serta memanglah belum pernah ada mengajukan izin," kata Setya waktu dihubungi Kamis (23/1/2020).
Tidak hanya Mensesneg, Komisi Pengarah Pembangunan Lokasi Medan Merdeka diisi Menteri Pekerjaan Biasa, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan serta Kebudayaan serta Menteri Pariwisata.
"Jadi bukan Setneg, karenanya kolektif ada enam kementerian jika tidak salah. Sekretaris Komisi Pengarah tersebut Pak Gubernur merangkap jadi Ketua Tubuh Pelaksana," tutur ia.
Mengacu pada Ketetapan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 mengenai Pembangunan Lokasi Medan Merdeka, formasi keanggotaan Komisi Pengarah terbagi dalam:
Menteri Sekretaris Negara jadi Ketua merangkap anggota;
Menteri Pekerjaan Biasa jadi Anggota;
Menteri Negara Lingkungan Hidup jadi anggota;
Menteri Perhubungan jadi Anggota;
Menteri Pendidikan serta Kebudayaan jadi anggota;
Menteri Pariwisata, Pos serta Telekomunikasi jadi Anggota;
Gubernur Kepala Wilayah Spesial Ibukota Jakarta jadi Sekretaris, merangkap anggota.
Klausal 5
(1) Komisi Pengarah memiliki pekerjaan:
a. memberi opini serta pengarahan pada Tubuh Pelaksana dalam melakukan pekerjaannya;
b. memberi kesepakatan pada rencana dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang diatur oleh Tubuh Pelaksana;
c. lakukan pengaturan pada penerapan pekerjaan seperti disebut dalam huruf b.
(2) Dalam melakukan pekerjaannya, Komisi Pengarah bisa mengundang Menteri, Pimpinan Instansi Pemerintah Non Departemen, serta Ahli yang dilihat butuh untuk ada dalam sidang Komisi Pengarah.
(3) Untuk kelancaran penerapan pekerjaan Komisi Pengarah, Ketua Komisi Pengarah bisa membuat Team Asistensi yang bekerja mempersiapkan analisa tehnis pada Komisi Pengarah.
(4) Tata Kerja Komisi Pengarah diputuskan oleh Ketua Komisi Pengarah.
DPRD DKI Jakarta ikut menyikapi revitalisasi lokasi Monas ini. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, minta revitalisasi lokasi Monas di stop sesaat waktu. Ia beralasan, Pemprov DKI Jakarta belum memperoleh izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Semua pekerjaan di Monas Bapak hentikan sesaat sampai ada kesepakatan dari Mensesneg," kata Ida waktu rapat dengan Dinas Cipta Karya, Pertanahan serta Tata Ruangan (Citata) DKI di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 22 Januari 2020.
Selain itu, Anggota Komisi D Patut Nainggolan menyebutkan, berdasar info dari Kemensetneg, baru faksi PT MRT Jakarta saja yang sudah minta izin untuk membuat gardu listrik.
"Cuma MRT yang minta izin serta mengirim surat. Pertanyaannya sampai ini hari ada tidak keinginan dari DKI dalam kerangka revitalisasi Monas," sebut ia.
Selain itu, Asisten Pembangunan serta Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta mempunyai hak pengendalian di lokasi Monas.
Walau demikian, katanya, untuk pembangunan MRT Jakarta minta izin dengan fakta ada dibagian objek penting pemerintahan.
JavaOnline99
"UPK Monas itu susunan di kita (Pemprov), tetapi apa tiap pekerjaan atau bongkar Monas itu harus izin, saya cari info dahulu. Ini kan ada proses sayembara, ada panitia, jika tidak salah, salah satunya unsurnya dari Setneg," sebut Yusmada.
Persoalan revlitalisasi lokasi Monas nyatanya dibawa ke Komisi Pembasmian Korupsi (KPK). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berasumsi, kontraktor yang akan mengerjakan project beberapa ratus miliar rupiah ini tidak jelas keberadaannya.
"Jadi dari pencarian media serta pencarian dari team kami, kantor kontraktor itu di Ciracas, tapi sesudah dijelajahi nyatanya ada informasi di Letjen Suprapto Cempaka Putih, itu tidak jelas justru," tutur team advokasi PSI, Patriot Muslim, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).
Patriot menjelaskan, alamat kantor PT Bahana Sempurna Nusantara sebagai kontraktor ini masih simpang siur. Menurutnya, bila kontraktor tidak memberi info yang benar waktu proses lelang, karenanya masuk kelompok pelanggaran.
"Dari web lpse.jakarta.go.id, dapat diketemukan data berkaitan nama kontraktor juara lelang, yaitu PT Bahana Sempurna Nusantara, harga negosiasi sejumlah Rp 64,4 miliar, serta alamat kantor di Jalan Nusa Indah No. 33, Ciracas, Kota Jakarta Timur. Team Advokasi PSI sudah mencari alamat itu yang nyatanya berada dalam suatu gang di lokasi permukiman," katanya.
Patriot menjelaskan, sempat terkuak berita PT Bahana Sempurna Nusantara sewa kantor virtual di tempat itu. Menurut Patriot, kantor asli PT Bahana Sempurna Nusantara beralamat di Jalan Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat.
"Tetapi, sesudah dijelajahi beberapa faksi serta media, tidak diketemukan tempat sebetulnya perusahaan itu," katanya.
Patriot menyangka, PT Bahana Sempurna Nusantara cuma perusahaan bendera yang tidak mempunyai asset untuk kerjakan project itu.
"Bila ia mengubah pekerjaan ke faksi lain atau lakukan praktik subkontrak, karena itu ini pelanggaran berat," katanya.
Maka Patriot minta KPK mencari kejanggalan-kejanggalan itu. Patriot menjelaskan, faksinya telah menyerahkan beberapa dokumen jadi bukti. Walau team pengaduan warga (dumas) KPK meminta untuk lengkapi berkas laporan itu.
"Jika memang benar ada pelanggaran ya dilacak, kalaulah memang tidak ada ya harus ada info yang terang-benderang dari KPK," katanya.
Di lain sisi, Ketua DPR, Puan Maharani minta supaya Monas dikembalikan seperti sebelumnya. "Jangan ganti Monas, tetapi kembalikan Monas seperti aslinya," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 22 Januari 2020.
Puan memperingatkan jika Monas adalah simbol penting buat Indonesia, tidak cuma simbol DKI Jakarta saja. Dia minta Pemprov mengoptimalkan Monas.
"Kembalikan serta optimalkan Monas itu jadi simbol Republik Indonesia, tidak cuma DKI Jakarta saja," katanya.
Ketua DPP PDIP itu memperingatkan utamanya jaga Monas.
"Monas jadi Monumen Nasional tentunya salah satunya sebagai simbol penting dari Republik Indonesia. Jadi, itu harus dijaga," tutupnya.
