Jokowi Lantik Pimpinan KPK

Jokowi Lantik Pimpinan KPK

Rana Informasi, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik pimpinan Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Baca Juga : Rencana Presiden Rusia Kunjungan ke Indonesia

Dalam acara itu dibacakan Keppres nomor 112/P tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 serta nomor 129/P tahun 2019 tanggal 2 Desember mengenai pengangkatan Pimpinan KPK waktu jabatan tahun 2019-2023.

Dalam Keppres itu, Komjen Firli Bahuri jadi ketua merangkap anggota, serta beberapa wakil merangkap anggota yakni Alex­ander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Ghufron.

Kelimanya lalu membaca sumpah serta janji pimpinan KPK 2019-2023 di depan Presiden Jokowi.

Slot Game Indonesia

Jokowi serta lima pimpinan KPK baru itu selanjutnya tanda-tangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK 2019-2023.

Ke lima komisioner KPK ini gantikan lima pimpinan KPK periode 2015-2019 yakni Ketua KPK Agus Rahardjo bersama dengan beberapa wakilnya yakni Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, serta Saut Situmorang.

Lima pimpinan lama itu juga ikut hadiri acara pengukuhan itu di Istana Negara. Pengukuhan dilihat beberapa menteri kabinet serta pimpinan instansi negara.

Sumber : Liputan6

Komentar Jokowi Soal Anaknya Daftar Pilkada 2020

Komentar Jokowi Soal Anaknya Daftar Pilkada 2020

Rana Informasi, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin memberi komentar banyak masalah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang mendaftarkan Pemilihan kepala daerah Solo. Menurutnya, hal tersebut adalah ketetapan Gibran untuk maju ke Pilwalkot Solo 2020.

Baca Juga : Komentar Presiden Soal Pelecehan Seksual Pramugari Garuda

"Kan telah saya berikan bolak-balik. Jika itu telah jadi ketetapan. Tanyakanlah langsung ke anaknya," kata Jokowi pada wartawan di Tol Layang Jakarta-Cikampek Jawa Barat, Kamis (12/11/2019).

Gibran Rakabuming Raka dikawal beberapa relawan pendukungnya untuk mendaftarkan jadi calon Wali Kota Solo (Cawalkot) ke DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang. Walau dengan status anak Jokowi, PDI Perjuangan pastikan tidak memberi kelebihan pada entrepreneur martabak itu.

Ketua DPD Jawa Tengah PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menjelaskan, sepanjang proses penjaringan akan calon kepala wilayah semua kader dikasih perlakuan sama. Gibran, katanya, tidak diberi karpet merah.

Deposit Via OVO

"Jika dalam proses penjaringannya di partai ini equal treatment. Semua diperlakukan sama. Minta izin pasti Mas Gibran tidak diberi karpet merah," tutur Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ketua DPP PDIP Bagian Pemenangan Pemilu itu meyakini Megawati akan diskusi dengan Presiden Jokowi. Ditambah lagi banyak tuduhan majunya Gibran ini menimbulkan politik dinasti.

"Pasti dalam kerangka ini saya tidak berani pastikan tapi kurang lebih tentu kelak ada keputusan di antara ibu dengan pak Presiden. saya tidak tahu loh ya, tetapi beberapa orang berkira-kira," kata Bambang.

Sumber : Liputan6

Komentar Presiden Soal Pelecehan Seksual Pramugari Garuda

Komentar Presiden Soal Pelecehan Seksual Pramugari Garuda

Rana Informasi, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai bicara berkaitan sangkaan eksploitasi pada pramugari Garuda Indonesia. Jokowi menjelaskan jika permasalahan ini bukanlah ranah Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN), tetapi telah jadi masalah polisi.

Baca Juga : Mobil Mewah Tunggak Pajak Rp. 81jt

"Itu bukan urusannya BUMN . Sudah semacam itu urusannya polisi," tutur Jokowi selesai mengevaluasi pembangunan project LRT Jabodebek, Kamis (12/11/2019).

Jokowi tidak ingin memberi komentar banyak masalah sangkaan eksploitasi pramugari Garuda. Ia cuma memperjelas jika permasalahan ini bukanlah masalah BUMN.

Awalnya, cuitan account sosial media twitter dengan username @digeeembok berkali-kali menarasikan beberapa tuduhan pada Vice President Cabin Kru PT Garuda Indonesia. Diantaranya kicauan pada 10 Desember jam 19.15 WIB.

"Kasihan sama pramugari yang telah tersiksa serta dibungkam tidak untuk bernada sama tingkah laku direktur-direktur VP yang berjad," catat account itu seperti yang disaksikan oleh Liputan6.com pada Rabu (11/12/2019).

Casino Online Indonesia

Tetapi, atas cuitan itu, Vice President Cabin Kru PT Garuda Indonesia Roni Eka Mirsa memberikan laporan account sosial media @digeeembok ke polisi pada 6 Desember 2019. Account itu diadukan ke polisi karena menunjuk Roni Eka jadi germo.

Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menahan pelecehan seksual pada pegawai wanita perusahaan pelat merah. Ia memperjelas tidak ingin ada golongan wanita yang jadikan eksploitasi.

"Kita ke depan, saya pikir kelak awal tahun, kita akan pastikan (mencegah) seksual harrasment pada pegawai wanita di BUMN itu, harus betul-betul kita naikkan," jelas Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Sumber : Liputan6

Presien Buka Peluang Hukuman Mati Untuk Koruptor

Presien Buka Peluang Hukuman Mati Untuk Koruptor

Rana informasi, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyongsong baik pengakuan Presiden Jokowi masalah hukuman mati koruptor. Menurut Agus hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta tinggal menuggu aplikasi.

Baca Juga : Puluhan Ular Kobra Masuk ke Perumahan

“Ya memang di Undang-Undangnya telah ada kan? aplikasinya saja kita lihat,” kata Agus selesai peringatan Hari Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakartam, Senin (9/12/2019).

Agus menerangkan, KPK sekarang belum dapat menerpakan hukuman mati karena ada ketentuan spesial yang tercantum dalam UU Tipikor yang tidak sembarangan koruptor bisa dijatuhi hukuman itu.

"Kan ada ketentuan spesial yang perlu diaplikasikan, jadi ketentuannya telah penuhi atau belum? jika satu waktu penuhi ya diaplikasikan saja,” jelas Agus.

Melihat UU Tipikor, termaktub Klausal 2 ihwal korupsi musibah alam yang menyengsarakan hidup banyak orang yang bisa dijatuhi hukuman mati.

KPK sendiri awalnya sempat membahas Klausal 2 UU Tipikor itu dalam masalah sangkaan penerimaan hadiah serta janji oleh petinggi Kementerian Pekerjaan Biasa serta Perumahan Rakyat berkaitan penerapan project pembangunan Skema Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Budget 2017-2018.

Deposit Via OVO

Dalam masalah itu, ada sangkaan suap diantaranya berkaitan dengan project pembangunan SPAM di wilayah musibah, di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang barusan terserang musibah tsunami September tahun kemarin.

Tentang hukuman mati ini tiba-tiba muncul di Hari Antikorupsi Sedunia ini hari, selesai satu orang anak SMK 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah menanyakan pada Presiden Jokowi, kenapa koruptor tidak langsung diganjar hukuman saat dapat dibuktikan bersalah.

Presiden Jokowi juga mejawab hal tersebut sangat mungkin saja jika ada warga bekehendak dapat dimasukkan dalam RUU Tipikor.

"Jika warga berkeinginan semacam itu dalam perancangan UU Pidana Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi.

Sumber : Liputan6

Jokowi Perkuat Industri Pertahanan

Jokowi Perkuat Industri Pertahanan
Rana Informasi, Jakarta - Presiden Jokowi memperingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto supaya penyediaan alat penting skema senjata (alutsista) tidak sekedar hanya beriorientasi pada project saja. Jokowi minta Prabowo tingkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Baca Juga : Pilot Batik Air Pingsan Saat Ingin Mendarat

"Kita harus pastikan jika SDM industri pertahanan kita benar-benar diperkokoh serta jangan orientasinya ialah penyerapan budget, dapat belanjakan budget sebanyaknya. Ditambah lagi orientasinya sebatas project, telah setop yang semacam itu," tutur Jokowi waktu pimpin rapat terbatas tentang penyediaan alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu minta Prabowo untuk menyertakan BUMN atau swasta dalam produksi pertahanan dalam negeri. Dengan demikian, dapat kurangi ketergantungan pada import alutsista di luar negeri.

"Orientasinya ialah benar-benar strategic partnership untuk tingkatkan kemandirian serta daya saing bangsa hingga kita mempunyai potensi untuk menghasilkan alusista yang dikerjasamakan," kata Jokowi.

IDNSPORTS

Menurutnya, Indonesia harus jadi negara yang kuat serta disegani di lokasi Asia Timur. Untuk meraihnya, Jokowi menyebutkan dibutuhkan alat pertahanan untuk menghadapi perang di waktu akan datang.

Jokowi ingin penyediaan alutsista dengan tehnologi yang kekinian, hingga tidak tertinggal jaman. Ia memandang penyediaan alutsista harus juga memperhitungkan corak peperangan di waktu depan.

"Jangan pernah penyediaan alutsista kita kerjakan dengan tehnologi yang telah kedaluwarsa, telah tertinggal serta tidak sesuai corak peperangan di waktu mendatang," jelas Jokowi.

Setiap tahun, TNI terus mengupdate Alat Penting Skema Senjata (alutsista). Pada 2019, beberapa alutsista kekinian akan dipunyai TNI.

Sumber : Liputan6

Presiden Panggil Semua Pangdam

Presiden Panggil Semua Pangdam

Rana Informasi, Jakarta Presiden Jokowi kumpulkan Panglima Kodam (Pangdam) semua Indonesia dan Komandan Korem (Danrem) Type A di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dikerjakan dengan tertutup pada jam 09.00 WIB.

Baca Juga : Bom Bunuh Diri di Medan

Selesai pertemuan, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono mengatakan, Jokowi memberi instruksi sekitar pekerjaan Pangdam.

"Tidak ada yang detil,” kata Eko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jokowi memperingatkan kembali utamanya suport Pandam dalam wujudkan jadwal strategis bangsa. Pangdam disuruh tingkatkan komunikasi baik dengan beberapa kepala wilayah.

Pesan yang sama telah dikatakan Jokowi waktu buka Rapat Pengaturan Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat serta Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

“Ya, itu barusan dipertegas saja . Telah penegasan hanya itu, tidak ada lainnya lain,” katanya.

IDNSPORTS

Awalnya, Jokowi minta Pangdam terus tingkatkan komunikasi dengan beberapa gubernur di daerah kerjanya semasing. Jalinan serasi di antara kepala wilayah serta penegak hukum dipandang dapat meminimalkan berlangsungnya perselisihan horizontal. Diluar itu, jalinan baik ke-2 faksi dapat membuat perasaan aman di lingkungan masyrakat.

“Kalau ada satu dari barusan yang saya ucap tidak rukun, satu saja bisa menjadi permasalahan besar dalam tiap mengatasi problem-problem yang berada di wilayah,” tutur Jokowi.

Jokowi memperingatkan Pangdam supaya responsive dalam mengatasi masalah sekecil apa pun. Pangdam disuruh tidak memandang sepele jika ada tanda-tanda yang dapat mengakibatkan kerusakan keamanan.

"Lihat sekecil apa pun satu momen jangan menggampangkan, sebab dunia penuh, negara negara penuh dengan kekecewaan,” sebut ia.

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini selanjutnya memberikan contoh gelombang demo yang berlangsung di Hong Kong serta Chile karena kekecewaan pada kebijaksanaan pemerintah. Lebih dari lima bulan demonstrasi di Hong Kong menyebabkan negara itu ke arah krisis.

Sumber : Liputan6

Presiden RI Hidupkan Posisi Wakil Panglima TNI

Presiden RI Hidupkan Posisi Wakil Panglima TNI

Rana Informasi, Jakarta - Presiden Jokowi tanda-tangani Ketentuan Presiden (Perpres) mengenai organisasi TNI. Perpres ini mengendalikan jabatan wakil panglima TNI.

Baca Juga : Istri Alm Munir Lapor Ke Ombudsman

Dikutip dari situs setneg.go.id, jabatan wakil panglima TNI tertuang Ketentuan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Mengenai Formasi Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini sudah diputuskan 18 Oktober 2019, serta telah diundang-undangkan.

Ketentuan mengenai wakil panglima TNI tertuang dalam Klausal 13 ayat 1 huruf a yang mengeluarkan bunyi; Tempat Besar TNI mencakup: 1. Panglima; serta 2. Wakil Panglima.

Diluar itu, dalam Klausal 15 ayat 1, jika pekerjaan wakil panglima yaitu: adalah koordinator pembinaan kemampuan TNI buat wujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terintegrasi, yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab pada Panglima.

Dalam lampiran juga disebut jika yang memiliki hak menempati tempat wakil panglima ialah Perwira Tinggi (Pati) TNI berpangkat bintang empat (4).

IDNSPORTS

Perlu untuk diketahui, tempat wakil panglima ini telah lama tidak ada, yang menghapusnya ialah Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid atau Gus Dur, lewat Keppres tertanggal 20 September 2000.

Adalah Fachrur Rozi, Menteri Agama sekarang, yang dicabut Gus Dur sekaligus juga jadi wakil panglima paling akhir. Sebelum pada akhirnya, saat ini dihidupkan kembali.

Sesudah jabatan itu tidak ada dibuat Kepala Staf Umum (Kasum). Perbedaannya pos ini diisi oleh jenderal bintang tiga, jelas ada satu tingkat dibawah Kepala Staf.

Pada 2015, Panglima TNI Jenderal Moeldoko pernah menyarankan terdapatnya jabatan wakil panglima TNI dengan sah ke Presiden Jokowi. Tetapi, sampai tongkat komando geser ke tangan Jenderal Gatot Nurmantyo, saran itu belum memperoleh jawaban.

Sumber : Liputan6